Advocate and Legal Consultant
Advocate and Legal Consultant
Bipartit menyajikan opsi penyelesaian perselisihan. Di dalam perundingan bipartit, pihak berselisih dapat menyepakati salah satu dari tiga opsi berikut ini : sepakat mengakhiri perselisihan dengan kompensasi tertentu, menyerahkan penyelesaikan perselisihan…
Apabila pengadilan tingkat pertama belum menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka para pihak dapat menempuh upaya hukum berikutnya. Hierarki upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial (“PHI”), berbeda dengan…
Pengadilan Hubungan Industrial (“PHI”) merupakan pengadilan khusus (special court) di bidang perburuhan. PHI dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”), berkedudukan di dalam…
Agar mempunyai kekuatan legal, Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) perlu didaftaran ke Pengadilan Hubungan Industrial (“PHI”). Supaya mengikat dan tidak menuai gugatan hukum di kemudian hari, salah satu pihak dapat mendaftarkan…
Norma Hukum yang bagus perlu dibuat di suatu lembaga, tidak terkecuali di perusahaan. Hubungan hukum antara pekerja dengan pengusaha di suatu perusahaan adalah berdasarkan hubungan kerja. Hubungan kerja antara pengusaha…
Salah satu keunikan UU PPHI adalah memberi hak kepada pengurus organisasi pekerja – meskipun bukan advokat – mewakili anggotanya bersidang di dalam Pengadilan Hubungan Industrial (“PHI”). Undang-Undang Nomor 2 Tahun…
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) secara garis besar mengatur mengenai perlindungan, hak, kewajiban secara garis besar mengatur mengenai perlindungan, hak, kewajiban dan sanksi bagi pengusaha dan…
Selama diatur secara jelas dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan/ atau perjanjian kerja bersama, maka pekerja tidak boleh menolak mutasi dan demosi apabilan sudah diatur secara jelas dalam peraturan internal…
Setiap Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) harus beralasan hukum. Saat ini terdapat puluhan alasan PHK yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”). Di luar itu, para…