Sertikat hak milik tanah (SHM) terbit sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah  maka SHM tersebut dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan pada Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, karena sistem hukum indonesia menganut asas hukum tidak berlaku surut.  Peraturan hukum tidak boleh  berlaku surut (non-retroactif) adalah suatu asas hukum yang berlaku universal, baik untuk  kasus pidana maupun kasus perdata.  Sebagaimana asas non-retroaktif ini sudah ditegaskan  dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

Ada dua jalur penyelesaian pembatalan SHM yaitu melalui Pengadilan Negeri atau melalui PTUN. Namun  jika melalui PTUN ada masa daluwarsa pengajuan gugatan yaitu 90 hari sejak diketahui diterbitkannya SHM tersebut oleh Badan Pertanahan dalam hal ini sebagai tergugat diatas tanah milik penggugat apabila lewat dari 90 hari maka jalur yang dapat ditempuh adalah melalui Pengadilan Negeri.

Setiap orang ataupun badan hukum perdata berhak mengajukan gugatan apabila SHM tanah diterbitkan diatas tanah/lahan milik penggugat. Sebagaimana dituangkan dalam  Pasal 53 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo.  Undang-undang No. 9 tahun 2004.

A&A Law Office mengedepankan prinsip Profesionalisme dalam mengupayakan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi klien. Sehingga dalam melaksanakan aktivitasnya selalu berpijak kepada komitmen dan tanggung jawab atas profesi dan kode etik setiap menjalankan profesi bidang hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila Anda membutuhkan konsultasi lebih lanjut maka dapat menghubungi A&A Law Office dengan menghubungi No. Telp atau mengirimkan email ke lawyer@aa-lawoffice.com atau datang ke kantor kami